Abad ke-7 ‐ 1600: MASA PRAKOLONIAL

Masyarakat Nusantara telah mengenal tugas pengamanan stabilitas negara. Namun bentuknya masih bersifat tradisional berupa pasukan keamanan kerajaan. Contohnya Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Nusantara kala itu memiliki pasukan pengamanan laut untuk menjaga aktivitas perniagaan. Dan hebatnya, anggota pasukannya adalah para bajak laut Selat Malaka.

Sementara di Majapahit, pengamanan raja dan wilayah-wilayah kerajaan dilakukan pengawal pribadi raja. Dikenal dengan sebutan Bhayangkara, yang berarti anti bahaya, dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Pasukan yang konon ahli strategi dan bela diri ini terdiri dari dua kesatuan yang masing-masing beranggotakan 15 orang, yaitu Bhayangkara Andhika untuk menjaga keamanan kota dan Bhayangkara Lelana untuk menjaga keamanan daerah.

1600 ‐ 1942: MASA KOLONIAL

Pada era VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), Jan Pieterzoon Coen membentuk kesatuan polisi kota di Batavia. Terdiri dari kaffers (penjaga penjahat), ratelwacth (penjaga malam), landdrost (petugas yang mengamankan daerah di luar Batavia).

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, dibentuk pula beberapa kesatuan polisi, antara lain Polisi Perkebunan, Polisi Pangreh Praja, dan Polisi Lapangan. Fungsinya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perjuangan politik kaum pribumi. Tak hanya itu, pada 1916 dibentuk PID (Politieke Inlichtingen Dienst), sebuah Badan Intelijen Polisi yang bertugas mengamankan kepentingan politik pemerintah Hindia Belanda.

1942 ‐ 1945: MASA PENDUDUKAN JEPANG

Saat pendudukan Jepang, semua pegawai polisi Belanda ditawan dan digantikan oleh pegawai polisi pribumi. Seluruh kesatuan polisi dari masa pemerintahan Hindia Belanda dilebur menjadi satu kesatuan bernama Keisatsutai. Ada juga Tokubetsu Keisatsukai, yaitu satuan polisi istimewa yang menjadi cikal bakal Brigade Mobil.

1945 ‐ 1946: MASA KEMERDEKAAN

Dua hari setelah kemerdekaan Indonesia diplokamirkan, anggota polisi di markas Tokubetsu Keisatsukai Semarang menurunkan bendera Hinomaru dan menggantinya dengan menaikkan bendera merah putih. Tindakan ini diikuti oleh markas-markas lain di Surabaya, Padang, dan Jakarta.

Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) RI yang bertanggung jawab pada keamanan negara, termasuk saat terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pemuda, TKR (Tentara Keamanan Rakyat), dan kepolisian bersama-sama angkat senjata menghadapi sekutu.

Di awal 1946, karena situasi politik yang makin genting, ibukota RI dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kepolisian Negara pun berpindah dari Jakarta ke Purwokerto. Pada Mei 1946, dibentuk Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) di Madiun, untuk memudahkan koordinasi dan mempersatukan perjuangan kepolisian di berbagai daerah di Indonesia. Dan pada November 1946, dibentuk Mobile Brigade berupa pasukan-pasukan kecil kepolisian dengan persenjataan kuat dan mobilitas tinggi.

1947 ‐ 1949: MASA REVOLUSI

Di awal Agustus 1947, Dewan Pertahanan Negara menggabungkan Mobile Brigade ke dalam kepolisian. Kepolisian sendiri dimasukkan ke dalam kesatuan tentara membantu perjuangan di berbagai daerah. Yang selain sebagai aparat penegak hukum di masyarakat, otomatis juga mendapat tugas ketentaraan.

Bersama tentara dan para pemuda, kepolisian melakukan perlawanan keras pada peristiwa Agresi Militer Belanda II. Mencoba mengagalkan usaha Belanda yang ingin merebut kembali Jawa dan Sumatera. Ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta, kepolisian ikut bergabung bergerilya bersama Jenderal Soedirman. Di masa itu dibentuklah Polisi Pemerintahan Militer (PPM) yang merupakan gabungan polisi dan polisi militer.

Dan pada 1948, kepolisian 'menurunkan' Mobile Brigade untuk menumpas pemberontakan di Madiun. Semua tugas diselesaikan tuntas sesuai perintah.

1950 ‐ 1959: MASA PASCA REVOLUSI

Pasca pembubaran RIS (Republik Indonesia Serikat), Kepolisian Negara mengatur struktur organisasi dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke pos-pos polisi di kecamatan. Dibentuk pula kesatuan-kesatuan baru dengan tugas khusus seperti Polisi Perairan, Polisi Perintis, Polisi Lalu Lintas, dan Polisi Kereta Api. Badan-badan khusus juga didirikan, seperti Biro Organisasi, Dinas Kesejahteraan Jawatan, dan National Center Bureau, Sekolah Comandan Reserse. Akademi Polisi dan sekolah Polisi Negara (yang didirikan sejak 1946) disempurnakan menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Pada 1 Juli 1955, Kepolisian Negara Indonesia berikrar menjadi abdi yang setia kepada Negara dan Bangsa. Sejak itu 1 Juli diresmikan menjadi Hari Bhayangkara. Pengabdian lain dibuktikan saat menjadi petugas pengaman Pemilihan Umum 1955, menumpas pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, sampai menangkap pelaku percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini, 1957.

1959 ‐ 1966: ERA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membubarkan Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sistem parlementer berakhir dan kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh Presiden Soekarno. Selama era inilah terjadi persaingan dan perebutan kepentingan politik. Saat itu, jabatan Kepala Kepolisian Negara diganti menjadi Menteri Muda Kepolisian.

Selama era demokrasi terpimpin, kepolisian negara terlibat pada 3 peristiwa besar, yaitu Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam pembebasan Irian Barat, Operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) berupa operasi penyusupan ke Malaysia, dan pemulihan keamanan pasca peristiwa G30S/PKI pada 1965.

1966 ‐ 1998: ORDE BARU

Pasca peristiwa G30S/PKI 1965, kehidupan politik dan perekonomian Indonesia memburuk dan berakhir pada pergantian kepemimpinan Presiden RI dari Soekarno ke Jenderal Soeharto pada 1967. Saat itu kepolisian digabung ke dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), bekerja sama dengan angkatan laut, darat, dan udara.

Kepolisian juga membentuk Brigade Satwa, pembenahan struktur Brigade Mobil dan Polairud (Polisi Air dan Udara). Meningkatkan hubungan kerja sama dengan kepolisian Internasional melalui NCB (National Crime Bureau)-Interpol dan misi Kontingen Garuda Indonesia.

1999: ORDE REFORMASI

Saat pemerintahan orde baru jatuh dan digantikan oleh pemerintahan reformasi. Maraknya tuntutan masyarakat dalam segala hal, termasuk di kepolisian yang akhirnya dipisah dari ABRI. Sejak itu Kepolisian RI menjadi lembaga yang profesional dan mandiri. █

──────────────────

Museum Polisi

Jl. Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan

Jam buka: Senin ‐ Jumat, 08.00 ‐ 15.00 wib